SIDAKPOST.ID, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengumpulkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), serta aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat langkah terpadu dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari penyalahgunaan narkotika, LGBT, hingga isu-isu sosial lainnya yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Dalam arahannya, Mahyeldi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Provinsi Sumbar dari BNNP, Sumbar tidak lagi hanya menjadi jalur peredaran narkotika, tetapi mulai menunjukkan indikasi sebagai lokasi produksi.
“Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun, dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya, persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak cukup mengandalkan penegakan hukum semata. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintahan nagari.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumbar telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut dilakukan guna mencegah berbagai bentuk perekrutan maupun penyalahgunaan yang menyasar pelajar.
“Kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda kita tidak menjadi sasaran berbagai pengaruh negatif,” katanya.
