SIDAKPOST.ID, FILIPINA – Masyarakat di Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM), Filipina, memasuki babak baru dalam perjalanan politiknya. Untuk pertama kalinya, warga Bangsamoro mengikuti Pemilihan Parlemen Bangsamoro (BPE) pada Senin (14/9/2026).
Pemilu tersebut menjadi bagian dari proses transisi Bangsamoro menuju sistem pemerintahan parlementer setelah wilayah itu melewati konflik berkepanjangan dan proses perdamaian selama puluhan tahun.
Sebanyak 80 kursi Parlemen Bangsamoro diperebutkan dalam pemilu perdana tersebut. Pemilihan ini sekaligus menjadi bagian penting dari upaya membangun pemerintahan otonom melalui mekanisme politik dan kelembagaan.
Seperti dilansir NU Online, perjalanan menuju terbentuknya pemerintahan otonom Bangsamoro juga tidak terlepas dari peran kultural Nahdlatul Ulama (NU) dalam membangun komunikasi dengan kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF).
Peneliti Muslim Minoritas di Asia Tenggara, Ahmad Suaedy, mengatakan NU mengambil peran kultural dalam proses perdamaian antara MILF dan pemerintah Filipina sebelum terbentuknya pemerintahan otonom Bangsamoro.
Menurut Suaedy, keterlibatan NU bukan dalam kapasitas sebagai mediator resmi dalam perundingan. Pendekatan yang dilakukan lebih banyak berada di bidang sosial keagamaan dan kultural.
“Karena pendekatan ke luar negeri itu secara formal harus melalui pemerintah. Jadi, NU tidak bisa secara langsung berperan untuk memfasilitasi negosiasi. Harus melalui pemerintah. Jadi NU lebih ke kultural,” kata Suaedy dalam keterangannya yang dikutip NU Online,, Kamis (17/9/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan kepada masyarakat Muslim Mindanao antara lain dilakukan melalui penguatan pemahaman mengenai Islam dan nasionalisme.
NU, kata dia, memberikan pemahaman tentang nasionalisme sembari tetap mengakui adanya aspirasi masyarakat Muslim Mindanao terkait persoalan keadilan.
“Kita NU memberikan pengetahuan kepada mereka tentang nasionalisme,” ujarnya.
Namun, aspirasi tersebut diarahkan untuk ditempuh melalui jalan damai, bukan konflik bersenjata.
“Meskipun kita punya dukungan juga kalau mereka memiliki aspirasi tentang keadilan. Tapi jalan keluarnya bukan ideologis dan perang,” kata Suaedy.
