Pemilu Parlemen Perdana Bangsamoro, Peran NU dalam Proses Perdamaian Terungkap

Ilustrasi Warga Bangsamoro mengikuti pemungutan suara dalam Pemilihan Parlemen Bangsamoro (BPE) perdana di wilayah otonom Bangsamoro, Filipina. Foto: Madi/ Gererate by AI

Hubungan Kultural dengan MILF

Suaedy mengatakan hubungan NU dengan MILF berlangsung secara setara, tetapi bukan dalam bentuk hubungan antarnegara.

Pendekatan tersebut antara lain diarahkan agar masyarakat Muslim Mindanao tetap dapat memperjuangkan aspirasinya dalam kerangka negara Filipina. Di sisi lain, pemerintah Filipina juga didorong untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

“Hubungan kita dengan MILF itu adalah hubungan setara, tapi tidak formal negara,” ujarnya.

Baca Juga :  Perisai Rezeki, Nasrullah Ungkap Dosa Bisa Menjadi Penghalang Rezeki

Setelah kesepakatan perdamaian tercapai, NU disebut turut mendukung proses tersebut. NU juga mendorong agar berbagai kesepakatan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kewenangan Bangsamoro dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam.

“Dengan penandatanganan perdamaian itu, kita ikut mendukung penandatanganan itu, kesepakatan itu. Dan mendorong agar perjanjian-perjanjian yang disepakati itu terus berjalan dengan baik,” kata Suaedy.

Dorong Modernisasi Penerapan Syariat

Dalam konteks penerapan syariat Islam, Suaedy membandingkan pengalaman Bangsamoro dengan Aceh di Indonesia.

Baca Juga :  KH Basri: Pagar Nusa Setia kepada Nahdlatul Ulama, Pancasila, dan NKRI

Menurutnya, NU turut memberikan masukan mengenai batas dan bentuk penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Masukan tersebut antara lain menyangkut posisi perempuan serta bentuk hukuman dalam hukum Islam.

“Misalnya bagaimana perempuan, misalnya bagaimana hukuman seperti potong tangan dan lain sebagainya. Jadi, kita ikut mendorong agar terjadi modernisasi,” katanya. (sum)