BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

Sejumlah awak media mewawancarai narasumber dalam kegiatan Media Workshop BPJS Kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi dan penyampaian informasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional. Foto : Humas BPJS

SIDAKPOST.ID, Cimahi – BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada Program JKN melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.

Baginya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan Melalui Forum Kemitraan Sarolangun

“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” terang Pujo, Rabu (16/9).

Pujo menambahkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Baca Juga :  Kabid Penmad Kanwil Kementerian Agama Jambi, Sidak ke Sekolah dan KUA di Bungo

“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.