SIDAKPOST.ID, PADANG PANJANG – Tim Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Pascabencana Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang Panjang meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana, Senin (31/8/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan maupun terputus akibat bencana. Kegiatan tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Rombongan mengawali peninjauan di Jalan Lingkar Selatan Islamic Centre yang mengalami putus akses. Jalur tersebut menjadi perhatian karena memiliki fungsi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Selanjutnya, tim meninjau jembatan di Kelurahan Ekor Lubuk dan jembatan di Kelurahan Ngalau yang turut terdampak bencana dan membutuhkan penanganan.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi hunian tetap (huntap) di depan Rusunawa yang masih dalam proses pembangunan. Tim melihat langsung progres pembangunan sekaligus kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.
Rombongan juga meninjau Jembatan Kembar yang kondisinya sudah tidak layak setelah diterjang galodo. Infrastruktur ini menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian untuk memastikan keselamatan masyarakat serta memulihkan konektivitas yang terdampak bencana.
Ketua Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumbar, Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang, mendorong agar penanganan infrastruktur terdampak bencana, terutama jalan dan jembatan, dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik wilayah, tetapi juga menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat.
“Kita mendorong percepatan rehab rekon, khususnya infrastruktur yang terdampak. Apalagi ada jalan yang putus, tentu ini menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi seperti ini harus segera ditangani,” ujarnya.
Yopie mengatakan, hasil peninjauan dan kebutuhan penanganan di daerah akan didorong untuk ditindaklanjuti hingga tingkat pusat. Pihaknya juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan tindak lanjut terhadap kebutuhan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Kita akan mendorong agar apa yang menjadi kebutuhan di daerah ini bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat melalui BNPB. Dengan begitu, penanganan yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dapat segera mendapatkan solusi,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan melengkapi berbagai administrasi pendukung, termasuk proposal serta data terkait kebutuhan anggaran.
“Pemda tentu harus terus berkoordinasi mengenai apa saja yang dibutuhkan, baik dari sisi pendanaan maupun proposal. Semakin lengkap data dan usulannya, tentu akan semakin mudah untuk kita dorong tindak lanjutnya,” jelasnya.
Hasil peninjauan lapangan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan serta skala prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengapresiasi peninjauan yang dilakukan Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumbar.
Menurutnya, kunjungan langsung ke sejumlah titik terdampak menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di daerah.
“Kita berharap hasil peninjauan ini dapat segera ditindaklanjuti. Pemko akan terus berkoordinasi dan menyiapkan apa yang dibutuhkan, sehingga dukungan untuk pemulihan infrastruktur dapat segera diperoleh,” ujarnya. (Rar)
