Opini  

APBD Bungo Rp1,3 Triliun: Target Realistis atau Sekadar Mimpi di Atas Kertas?

Ari Widodo, SE Analis Ekonomi Sosial

Oleh: Ari Widodo, S.E.
Analis Ekonomi Sosial

Jangan terlalu cepat bermimpi menaikkan target APBD Kabupaten Bungo menjadi Rp1,3 triliun pada 2027 jika persoalan mendasar dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan kualitas pembangunan daerah belum benar-benar diselesaikan.

Target anggaran yang besar memang dapat menjadi simbol optimisme pemerintah daerah. Namun, dalam perspektif ekonomi publik, besarnya angka APBD tidak otomatis menunjukkan kuatnya ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, ataupun membaiknya pelayanan publik.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah kemampuan fiskal Kabupaten Bungo benar-benar tumbuh, atau pemerintah hanya sedang menyusun angka target yang belum didukung perhitungan pendapatan secara memadai?

Baca Juga :  Gubernur Al Haris Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD 2026, Pro-Jambi Jadi Prioritas Utama

Berdasarkan data realisasi yang menjadi bahan analisis ini, pendapatan APBD Kabupaten Bungo hingga awal Oktober 2026 mencapai Rp860,50 miliar atau 69,01 persen dari pagu Rp1.246,83 miliar.

Artinya, masih terdapat sekitar Rp386,33 miliar yang harus direalisasikan untuk mencapai target pendapatan tahun anggaran 2026.

Angka inilah yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Mengejar Sisa Rp386 Miliar, Bukan Sekadar Optimisme

Jika realisasi Rp860,50 miliar tersebut dijadikan titik ukur, capaian pendapatan Bungo memang sudah melewati separuh target. Akan tetapi, persentase 69,01 persen belum cukup untuk menyimpulkan bahwa target tahunan akan tercapai.

Baca Juga :  Dampak Ekspansi Besar-besaran Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan

Masih ada kesenjangan sekitar 30,99 persen dari target pendapatan yang harus dikejar menjelang penutupan tahun anggaran.

Apabila tersisa tiga bulan efektif, pemerintah harus merealisasikan rata-rata sekitar Rp128,78 miliar per bulan. Angka tersebut merupakan ilustrasi kebutuhan percepatan, bukan proyeksi resmi, karena capaian bulanan dan jadwal penerimaan setiap sumber pendapatan tidak selalu sama.