UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Dokumen Dapat Diakses Publik

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Foto: Biro Humas Kemnaker

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab tersebut mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga pelindungan pekerja setelah memasuki masa purna kerja.

Dokumen lengkap undang-undang tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan dokumen undang-undang merupakan hak sekaligus kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, agar dapat mengetahui secara langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Kemnaker Salurkan Rp32 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara dan Aceh

Hal itu disampaikan Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (9/11/2026).

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui keberadaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga perlu memahami substansi pengaturannya. Hal ini penting agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang telah diatur sehingga dapat menjadi acuan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum.

Baca Juga :  BPJPH Minta Dukungan MUI Jalankan Wajib Halal Oktober 2026, Soroti Produk Impor

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli.