![](https://sidakpost.id/wp-content/uploads/2026/10/babang-jeck.jpg")
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan. Di antaranya ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.
Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta dana cadangan pesangon.
Pengaturan lainnya meliputi pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Pemerintah juga menetapkan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan ketenagakerjaan, dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat dibaca sekaligus diunduh melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.
