APBD Bungo Rp1,3 Triliun: Target Realistis atau Sekadar Mimpi di Atas Kertas?

Persoalannya muncul apabila ruang fiskal untuk pembangunan semakin terbatas, sementara masyarakat masih menghadapi jalan rusak, fasilitas pendidikan yang belum memadai, kebutuhan pelayanan kesehatan, serta persoalan ekonomi pedesaan.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana anggaran yang tersedia dibagi antara belanja rutin, pelayanan dasar, dan pembangunan yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.

Jangan sampai APBD terlihat besar di atas kertas, tetapi dampak yang dirasakan masyarakat justru tipis-tipis.

APBD Besar Tidak Berarti Pembangunan Otomatis Besar

Ada perbedaan mendasar antara besarnya APBD dan kuatnya kemampuan fiskal daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Angka yang ditetapkan dalam dokumen anggaran belum tentu sama dengan penerimaan kas yang benar-benar masuk atau belanja yang benar-benar terlaksana.

Karena itu, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur melalui besarnya pagu.

Pemerintah harus mampu menjawab setidaknya tiga pertanyaan.

Pertama, apakah pendapatan daerah terealisasi sesuai target yang ditetapkan?

Kedua, apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas?

Ketiga, apakah belanja tersebut memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, aktivitas usaha, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal?

Apabila pendapatan meleset, pelaksanaan program dapat tertekan. Apabila belanja tidak terlaksana dengan baik, masyarakat tidak memperoleh manfaat yang direncanakan. Dan apabila anggaran habis tanpa hasil yang sebanding, persoalannya bukan lagi sekadar penyerapan, melainkan efektivitas belanja publik.