APBD Bungo Rp1,3 Triliun: Target Realistis atau Sekadar Mimpi di Atas Kertas?

Dengan demikian, evaluasi APBD Bungo harus menghubungkan capaian pendapatan, realisasi belanja, keluaran program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Target Rp1,3 Triliun pada 2027: Naik Angka, Naik Kemampuan atau Naik Risiko?

Jika target APBD Bungo 2027 diarahkan mencapai Rp1,3 triliun, pemerintah perlu menjelaskan dari mana pertumbuhan pendapatan tersebut akan diperoleh.

Apabila angka Rp1,3 triliun dibandingkan dengan pagu pendapatan 2026 sebesar Rp1.246,83 miliar, kenaikannya sekitar Rp53,17 miliar atau 4,26 persen.

Secara nominal, kenaikan tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Namun, kelayakannya harus dinilai berdasarkan proyeksi transfer pemerintah pusat, kemampuan PAD, potensi ekonomi daerah, serta kebijakan fiskal yang berlaku pada 2027.

Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah angka Rp1,3 triliun bisa ditulis dalam dokumen perencanaan. Persoalannya adalah apakah sumber pendapatannya benar-benar tersedia dan dapat direalisasikan.

Pemkab Bungo harus berani menyampaikan proyeksi yang terukur, bukan sekadar memasang target tinggi demi menunjukkan optimisme.

Jika kenaikan pendapatan terutama bergantung pada transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memperhitungkan kepastian alokasi dan risiko perubahan kebijakan. Jika berharap pada PAD, perlu ada peta potensi yang jelas, basis data wajib pajak yang akurat, perbaikan administrasi pemungutan, dan pengawasan agar kebocoran penerimaan dapat ditekan.

Peningkatan PAD juga tidak harus selalu dilakukan dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi. Pemerintah dapat memperbaiki kepatuhan, menertibkan objek pajak yang belum terdata, meningkatkan kualitas layanan perizinan, serta mengembangkan aktivitas ekonomi yang memperluas basis penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.