Perlukah Foto Pejabat di Spanduk Pemerintah?

Pemandangan wajah kepala daerah atau pejabat pada spanduk, baliho, videotron, ucapan hari besar, bahkan pengumuman pelayanan publik masih mudah ditemukan. Sebuah program kesehatan menampilkan foto kepala daerah. Informasi bantuan sosial disertai potret pejabat. Peringatan hari nasional pun terkadang memberikan ruang yang cukup besar untuk wajah pimpinan pemerintahan. Fenomena ini sering dianggap biasa karena telah menjadi bagian dari praktik komunikasi birokrasi selama bertahun-tahun.

Namun jika dilihat dari sudut pandang Ilmu Administrasi Negara, persoalannya tidak sesederhana apakah desain spanduk terlihat bagus atau tidak. Akan tetapi apakah foto pejabat memang diperlukan untuk membuat masyarakat memahami informasi pemerintah?

Dalam administrasi publik modern, pemerintah pada dasarnya bekerja sebagai sebuah institusi, bukan sebagai representasi pribadi pejabat yang sedang menduduki jabatan. Kepala daerah memang mempunyai posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan daerah. Menteri memimpin kementerian. Kepala dinas bertanggung jawab terhadap organisasi perangkat daerah. Akan tetapi, program pemerintahan tidak lahir sebagai milik pribadi mereka. Program tersebut merupakan kerja institusional yang menggunakan kewenangan, aparatur, dan anggaran publik. Di sinilah perlu dibedakan antara komunikasi pemerintah dengan komunikasi personal pejabat.

Ketika dinas kesehatan memasang spanduk tentang jadwal imunisasi, yang dibutuhkan masyarakat terutama adalah informasi mengenai siapa yang dapat memperoleh layanan, kapan pelayanan diberikan, di mana lokasinya, apa persyaratannya, dan bagaimana prosedurnya. Foto kepala daerah sebenarnya tidak menambah substansi pelayanan tersebut. Bahkan ketika ruang yang semestinya digunakan untuk informasi justru dipenuhi foto pejabat, komunikasi publik dapat kehilangan orientasi memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.