Perlukah Foto Pejabat di Spanduk Pemerintah?

Pendekatan institusional juga mempunyai keuntungan dari sisi kesinambungan administrasi. Masa jabatan pejabat terbatas, sedangkan birokrasi harus terus berjalan. Jika seluruh komunikasi pemerintahan terlalu melekat pada figur tertentu, pergantian pejabat sering kali diikuti perubahan besar pada berbagai materi komunikasi. Spanduk diganti, desain diubah, foto diperbarui, bahkan identitas program terkadang ikut berubah agar sesuai dengan pejabat baru. Padahal prinsip continuity of government menuntut agar pelayanan tidak bergantung pada siapa yang sedang memimpin.

Hari ini kepala daerah A, lima tahun kemudian mungkin kepala daerah B. Namun layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, penanganan sampah, dan pembangunan jalan tetap merupakan tugas pemerintah daerah.

Ada pula pertimbangan efisiensi. Pembuatan spanduk, baliho, billboard, videotron, dan materi publikasi menggunakan sumber daya pemerintah. Setiap unsur yang dimasukkan seharusnya mempunyai manfaat komunikasi yang jelas. Jika tujuan utama publikasi adalah menyampaikan informasi, desain seharusnya memprioritaskan isi informasi.

Ilmu administrasi negara mengenal prinsip efisiensi, yakni penggunaan sumber daya harus menghasilkan manfaat publik yang optimal. Ruang dalam sebuah spanduk pun sebenarnya merupakan sumber daya komunikasi. Jika sebagian ruang digunakan untuk potret pejabat sementara informasi pelayanan dibuat kecil, secara administratif dapat dipertanyakan apakah media tersebut benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, persoalan foto pejabat juga mempunyai dimensi netralitas birokrasi. Pejabat politik, khususnya kepala daerah, memang memperoleh jabatan melalui proses politik. Namun ketika sudah menjalankan pemerintahan, sumber daya birokrasi harus digunakan untuk kepentingan publik. Komunikasi pemerintah perlu dibedakan dari komunikasi kampanye atau promosi individu.