Perlukah Foto Pejabat di Spanduk Pemerintah?

Perbedaan tersebut menjadi semakin penting mendekati kontestasi politik. Publikasi program pemerintah yang terus-menerus menonjolkan figur pejabat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa anggaran dan fasilitas pemerintah dipakai untuk membangun keuntungan personal

Oleh sebab itu, pembatasan foto pejabat sebenarnya bukan berarti menghilangkan penghargaan terhadap pemimpin. Kinerja kepala daerah tetap dapat dikomunikasikan. Pemerintah dapat menyampaikan capaian penurunan kemiskinan, investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, atau keberhasilan program lainnya. Namun yang ditonjolkan adalah hasil kerja, indikator, dan manfaatnya kepada masyarakat.

Jika sebuah pemerintahan berhasil meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tunjukkan berapa fasilitas kesehatan yang bertambah, berapa masyarakat yang terlayani, bagaimana waktu tunggu berkurang, atau bagaimana indikator kesehatan membaik. Informasi seperti itu jauh lebih membantu masyarakat menilai kinerja dibandingkan hanya melihat foto pejabat dengan tulisan “sukses membangun”.

Dalam administrasi publik modern, legitimasi seorang pejabat seharusnya lahir dari performance, bukan sekadar visibility.

Semakin sering wajah seorang pejabat terlihat belum tentu semakin baik pemerintahannya. Sebaliknya, pejabat yang jarang muncul di baliho tetapi mampu memperbaiki pelayanan, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, menjaga anggaran, serta menyelesaikan persoalan masyarakat justru menunjukkan substansi administrasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Foto pejabat dapat diperlukan ketika mempunyai fungsi informasi yang relevan. Tetapi foto tidak seharusnya menjadi unsur wajib dalam setiap publikasi pemerintahan. Untuk spanduk pelayanan publik, sosialisasi program, pengumuman administratif, kampanye kesehatan, informasi pendidikan, atau berbagai komunikasi rutin lainnya, yang semestinya menjadi pusat perhatian adalah pesan kepada masyarakat.