Perlukah Foto Pejabat di Spanduk Pemerintah?

Bantuan sosial misalnya, bukan hadiah pribadi seorang kepala daerah kepada masyarakat. Jika masyarakat memenuhi persyaratan yang ditentukan, bantuan diberikan sebagai bagian dari kebijakan negara. Jalan yang dibangun pemerintah juga bukan hadiah kepala daerah kepada masyarakat karena pembiayaannya menggunakan sumber daya publik. Demikian pula pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan lainnya.

Jika sebuah spanduk bertuliskan jadwal pelayanan administrasi kependudukan. Apakah masyarakat perlu melihat foto wali kota agar memahami jam pelayanan? Atau spanduk mengenai kewaspadaan demam berdarah. Apakah foto pejabat membantu masyarakat mengenali gejala penyakit? Pada komunikasi semacam itu, ruang visual justru akan lebih berguna apabila digunakan untuk nomor layanan, QR code, prosedur, infografik, alamat, atau penjelasan singkat yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Dalam teori pelayanan publik, ukuran keberhasilan komunikasi bukanlah seberapa sering masyarakat melihat wajah pimpinan, tetapi seberapa mudah masyarakat memperoleh informasi dan menggunakan pelayanan. Keterbukaan informasi publik juga memiliki orientasi serupa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menempatkan keterbukaan informasi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Informasi publik pada prinsipnya harus dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pemerintah daerah seharusnya mempunyai identitas institusional yang kuat. Logo pemerintah, identitas daerah, nama organisasi perangkat daerah, serta informasi program sebenarnya sudah cukup menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Jika sebuah program dilaksanakan Pemerintah Kabupaten A, maka publik mengetahui bahwa pemerintah kabupaten tersebutlah yang menyelenggarakannya. Tidak semua informasi harus memperoleh legitimasi tambahan dengan menampilkan wajah kepala daerah.