Perlukah Foto Pejabat di Spanduk Pemerintah?

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kemudahan sebagai bagian dari asas penyelenggaraan pelayanan publik. Orientasinya jelas, yaitu bagaimana penyelenggara memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak, bukan bagaimana penyelenggara memperoleh citra pribadi dari pelayanan yang dilakukan.

Dari perspektif administrasi negara, fenomena pemasangan foto pejabat secara berlebihan juga dapat dibaca sebagai persoalan personalisasi birokrasi. Birokrasi modern idealnya dibangun atas dasar institusi, jabatan, prosedur, dan kewenangan yang bersifat impersonal. Program pemerintah tetap berjalan meskipun orang yang menduduki jabatan berganti. Rumah sakit daerah bukan milik bupati. Sekolah negeri bukan milik gubernur. Program kementerian juga bukan milik pribadi menteri. Semua merupakan bagian dari organisasi publik yang keberadaannya bukan merupakan representasi masa jabatan individu.

Ketika hampir setiap program pemerintah selalu divisualisasikan bersama wajah pejabat, masyarakat secara tidak langsung dapat memperoleh kesan bahwa program tersebut merupakan pemberian atau prestasi pribadi pemimpin. Padahal anggaran yang digunakan merupakan anggaran negara atau daerah dan dilaksanakan melalui organisasi pemerintahan.

Hal semacam ini penting karena administrasi publik bukan hanya mengatur bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat negara dibangun. Dalam pemerintahan demokratis, masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang mempunyai hak atas pelayanan, bukan sebagai penerima kemurahan hati pejabat.