SIDAKPOST.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan pentingnya peran camat dalam menguasai kondisi wilayah dan memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026) pagi.
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Camat Menuju Pelayanan Publik yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas.” Kegiatan diikuti para camat dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Al Haris, camat memiliki posisi penting karena berada langsung di tengah masyarakat. Karena itu, seorang camat tidak hanya dituntut memahami kondisi administratif wilayah, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan dan mengelolanya secara baik.
“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik. Dan harus bisa mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah,” ujar Al Haris.
Ia menyebutkan, camat memiliki fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, fasilitator penyelesaian persoalan masyarakat, sekaligus pemantau pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, camat juga dinilai memiliki peran dalam membangun koordinasi lintas sektor, terutama ketika menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
Dalam rakor tersebut, sejumlah tantangan pembangunan turut menjadi perhatian, mulai dari produktivitas ekonomi dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), degradasi lingkungan, hingga kebutuhan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Di tingkat kecamatan, tantangan juga semakin beragam. Di antaranya meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, tuntutan digitalisasi layanan, persoalan sosial dan kewilayahan yang semakin kompleks, kebutuhan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta perubahan kebijakan yang menuntut aparatur pemerintahan lebih adaptif.
Sebagai langkah tindak lanjut, Al Haris menyampaikan sejumlah strategi yang perlu diperkuat di tingkat kecamatan. Di antaranya peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Camat juga didorong ikut mendampingi pertumbuhan ekonomi lokal dan menyelaraskan program kecamatan dengan program prioritas pemerintah provinsi, termasuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan.
“Sebagai tindak lanjut, rakor menegaskan beberapa strategi implementasi kebijakan di kecamatan yang selaras dengan visi daerah (Asta Cita & Pro-Jambi), antara lain: Peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi. Penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial). Dukungan percepatan digitalisasi layanan publik di tingkat kecamatan. Pendampingan dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Integrasi prioritas kecamatan dengan program unggulan provinsi serta monitoring progres kegiatan,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia mengatakan, koordinasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras sehingga pelaksanaan program pembangunan lebih tepat sasaran.
Al Haris juga mengajak para camat memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di daerah.
“Kecamatan yang kuat akan mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Al Haris kembali menekankan posisi camat sebagai pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan di tingkat kecamatan.
“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ucapnya.
Ia menambahkan, tugas camat saat ini juga menghadapi tantangan yang beragam. Selain memastikan pembangunan tetap berjalan, camat dituntut mampu membantu pemerintah dalam menghadapi bencana dan berbagai persoalan sosial di wilayahnya.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” katanya.
Al Haris kembali berpesan agar setiap camat memahami kondisi wilayah masing-masing sehingga berbagai persoalan dapat diketahui dan ditangani secara cepat melalui koordinasi yang tepat.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Dra. Luthpiah, M.Si., selaku Ketua Penyelenggara, mengatakan kecamatan memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, camat juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat hingga tingkat kelurahan dan desa.
“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Luthpiah.
Ia berharap rakor tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, koordinasi lintas sektor, serta mendukung program prioritas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Rapat koordinasi ini mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mewujudkan kecamatan dan kelurahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan prima. Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi,” pungkasnya. (ais)
