APBD Bungo Rp1,3 Triliun: Target Realistis atau Sekadar Mimpi di Atas Kertas?

Target yang tidak didukung perhitungan realistis berisiko berujung pada revisi anggaran, penundaan program, atau penyusunan belanja yang tidak sebanding dengan kemampuan penerimaan.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat Bungo?

Persoalan APBD bukan hanya urusan pemerintah dan DPRD. Ini menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus menentukan prioritas. Apakah pembangunan jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian akan dipercepat? Apakah fasilitas sekolah yang rusak segera diperbaiki? Apakah layanan kesehatan semakin mudah dijangkau? Apakah program pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa memperoleh dukungan memadai?

Pertanyaan tersebut lebih penting daripada sekadar berapa triliun angka APBD yang diumumkan.

Masyarakat tidak hidup dari besarnya angka dalam dokumen anggaran. Masyarakat merasakan manfaat dari jalan yang layak, sekolah yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan usaha, dan lapangan kerja.

Karena itu, APBD seharusnya menjadi instrumen untuk memperluas kesejahteraan, bukan sekadar dokumen administratif yang selesai dibahas setiap tahun.

Pemerintah daerah juga perlu memperlihatkan hubungan yang jelas antara setiap program prioritas dengan indikator hasil yang hendak dicapai. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan perubahan.

Jangan Sampai Target Menjadi Mimpi di Atas Kertas

Pada akhirnya, pertanyaan apakah target pendapatan APBD Bungo 2026 akan tercapai belum bisa dijawab secara pasti hanya berdasarkan capaian 69,01 persen hingga awal Oktober.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar Rp386,33 miliar yang harus dikejar. Apakah target akan tercapai bergantung pada komposisi sisa pendapatan, jadwal penyaluran transfer, kemampuan pemungutan PAD, dan realisasi penerimaan pada bulan-bulan berikutnya.