SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil Nazara yang kini dipercaya menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih.
Selain menyampaikan tahniah, MUI menitipkan sejumlah pesan terkait pengelolaan keuangan negara. Salah satunya agar kepercayaan masyarakat tetap dijaga melalui tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan transparan.
Dilansir dari MUI Digital, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) hingga Wakil Menteri Keuangan.
Menurut Cholil, pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan, terutama dalam menjaga stabilitas perekonomian dan pengelolaan fiskal nasional.
“Saya ucapkan selamat kepada Pak Suahasil Nazara yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Saya pikir bukan orang baru ya, beliau lama di Badan Fiskal, jadi Wakil Menteri sampai sekarang,” ujar Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis, dilansir dari MUI Digital, Selasa (15/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Cholil juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan APBN. Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan pembiayaan negara dan menghindari penambahan utang yang dinilai tidak diperlukan.
“Tolong dijaga kepercayaan publik, termasuk untuk menata, mengamankan APBN. Hindari banyak ngutang. Karena bagi kita, banyak berhutang itu tidak baik,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat tersebut.
Selain persoalan utang, MUI juga menyoroti strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Cholil berpandangan penerimaan negara tidak semestinya hanya bertumpu pada sektor perpajakan.
Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari penguatan basis ekonomi nasional.
Untuk kebijakan perpajakan, Cholil menyampaikan agar perhatian lebih diarahkan kepada sektor bisnis dan korporasi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ia juga mengingatkan perlunya kehati-hatian agar kebijakan pajak tidak menimbulkan beban berganda.
“Yang kedua, pastikan pendapatan negara tidak hanya dari pajak. Tapi bagaimana memaksimalkan dari sumber daya alam, sumber daya manusia yang baik. Bahkan mungkin pajak lebih disasar kepada bisnisnya, bukan perorangannya,” kata Cholil.
MUI juga mengusulkan agar terdapat keterkaitan yang lebih kuat antara pembayaran zakat dan kebijakan fiskal melalui konsep tax credit. Menurut Cholil, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu cara menghubungkan kewajiban keagamaan dengan kontribusi masyarakat terhadap negara.
“Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit. Sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan,” lanjutnya.
Di sisi lain, MUI berharap pemerintahan di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Cholil mengatakan potensi ekonomi umat Islam di Indonesia perlu dikembangkan agar tidak hanya menjadi pasar atau konsumen, tetapi juga memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ia juga menyampaikan gagasan mengenai pembentukan Danantara Syariah sebagai wadah konsolidasi potensi ekonomi umat. Usulan tersebut, kata Cholil, sebelumnya telah disampaikan kepada CEO Danantara Rosan Roeslani.
“Kami berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tapi menjadi penopang tentang pembangunan Indonesia. Kami sudah sampaikan kepada Pak Rosan, CEO Danantara, agar dibentuk Danantara Syariah untuk mengkonsolidasi ekonomi umat,” ungkap Kiai Cholil. (sum)
