Oleh: Riska Wirawan, S.Sos, M.Si
Dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
Belum lama ini, publik menaruh perhatian pada sebuah momen yang menarik. Dalam sebuah dialog, seorang mahasiswa menyampaikan keluhannya mengenai harga beras yang masih tinggi di pasaran. Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Pertanian langsung menghubungi Direktur Utama Perum Bulog melalui sambungan telepon untuk meminta penjelasan dan mendorong langkah penanganan. Respons spontan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial. Sebagian masyarakat menganggap tindakan itu menunjukkan pemimpin yang cepat merespons persoalan rakyat, sementara sebagian lainnya bertanya apakah persoalan pangan memang cukup diselesaikan melalui telepon seorang menteri.
Dari perspektif ilmu politik, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana pemimpin saat ini dituntut hadir secara langsung di hadapan masyarakat. Di era digital, publik tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga bagaimana seorang pejabat menunjukkan kepeduliannya. Respons yang cepat sering kali dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari komunikasi politik modern, di mana tindakan seorang pejabat dapat membangun kepercayaan publik.
Namun, komunikasi politik yang baik tidak boleh berhenti pada simbol. Masyarakat tentu mengapresiasi ketika pejabat mendengar keluhan rakyat secara langsung. Akan tetapi, yang jauh lebih penting adalah apakah respons tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata. Jika harga beras tetap tinggi setelah berbagai respons diberikan, maka kepercayaan publik lambat laun akan bergeser dari apresiasi menjadi tuntutan atas hasil yang konkret.
