Oleh: Prof. Dr. Mukhtar Latif, MPd.
(Guru Besar UIN STS Jambi)
Pendahuluan Mengapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di banyak daerah seolah berjalan menuju jurang “kematian” struktural? Isu ini bukan tentang kegagalan individu, melainkan kegagalan sistemik yang menjerat sekolah dalam siklus ketergantungan yang mematikan. Rantai kematian ini diawali oleh minimnya biaya operasional yang memadai, membuat SMK hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau APBD yang kaku. Keterbatasan finansial ini berimbas langsung pada minimnya SDM skill dan SDM guru yang relevan, karena sekolah tidak mampu merekrut tenaga profesional pendukung atau melatih guru secara intensif sesuai tuntutan industri 4.0 dan 5.0. Akibatnya, minimnya Sarana dan Prasarana (Sapras) yang up-to-date dan minimnya kerjasama serta kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menjadi hal yang tak terhindarkan. SMK kemudian belum mampu menjangkau dunia luar, berinovasi, dan pada akhirnya hanya bisa menunggu saat kematian melalui hilangnya relevansi lulusan di pasar kerja. Kebutuhan akan transformasi radikal, bukan sekadar perbaikan kosmetik, menjadi sangat mendesak, beralih sistem pendidikan SMK ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Teori SMK Produktif Berbasis Literasi BLU Konsep sekolah yang mandiri dan menghasilkan sejalan dengan teori School Enterprise atau Sekolah Produktif, yang telah teruji dalam literatur pendidikan kejuruan global. Konsep ini mendefinisikan sekolah kejuruan sebagai entitas yang tidak hanya menyediakan pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan produksi barang atau jasa ke dalam kurikulum (Davies, 2021, hlm. 45). Menurut Davies (2021), otonomi finansial adalah prasyarat utama agar sekolah kejuruan dapat bergerak gesit dan adaptif. Model ini menekankan bahwa belajar terbaik terjadi ketika siswa dan guru terlibat langsung dalam proses produksi yang sesungguhnya. (Kramer, 2022, hlm. 112). Brown (2022) lebih lanjut menyebut konsep ini sebagai transformasi menuju The Entrepreneurial School.
