M. Ramadhan Al Mubarok
mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Di sudut-sudut permukiman Kota Jambi, pemandangan asap mengepul dari tumpukan sampah yang dibakar bukan lagi hal yang mengejutkan. Setiap sore, ketika fasilitas pembuangan tak kunjung tersedia, warga memilih jalan pintas: membakar sampah di pekarangan. Lalu, seperti sudah menjadi kebiasaan, narasi yang muncul selalu sama—masyarakat tidak disiplin, masyarakat tidak peduli lingkungan. Namun, benarkah demikian?
Tuduhan itu terlalu mudah dilontarkan dan terlalu menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Warga yang membakar sampah bukan karena malas atau tidak mengetahui aturan. Mereka melakukannya karena tidak ada pilihan lain yang tersedia. Ini bukan potret kemalasan warga, melainkan potret kegagalan sistem.
Ketika Solusi Mendahului Kesiapan
Sejak pertengahan Mei 2026, Pemerintah Kota Jambi mulai membongkar puluhan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai penjuru kota. Kebijakan ini digagas sebagai bagian dari transformasi tata kelola persampahan menuju sistem berbasis masyarakat melalui program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM). Niatnya mulia, yakni menghapus TPS liar, mengangkut sampah langsung dari rumah ke rumah menggunakan bentor, lalu membawanya ke depo transfer sebelum dikirim ke TPA Talang Gulo.
Namun, di lapangan kenyataan berbicara lain. Sistem pengganti belum sepenuhnya siap ketika pembongkaran sudah berjalan. Depo transfer belum tersedia dalam jumlah yang memadai, jadwal armada pengangkut belum teratur, dan warga yang selama ini mengandalkan TPS di dekat rumah tiba-tiba kehilangan tempat untuk membuang sampah. Akibatnya, sampah menumpuk di lingkungan permukiman, menggunung di bantaran sungai, dan sebagian warga akhirnya memilih membakar sampah di halaman rumah masing-masing.
Inilah ironi yang sulit diabaikan. Kebijakan yang bertujuan menciptakan kota bersih justru melahirkan persoalan baru yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
