Jangan Salahkan Warga atas Kegagalan Infrastruktur
Ada kecenderungan yang lazim terjadi dalam diskursus persampahan di Indonesia. Ketika persoalan sampah muncul, masyarakat menjadi pihak pertama yang disalahkan. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan, termasuk membakarnya, sering kali bukan didorong oleh ketidaktahuan, melainkan oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas yang memadai.
Di Kota Jambi sendiri, jarak menuju TPS yang terlalu jauh telah lama menjadi keluhan warga. Bagi sebagian orang, memilih antara berjalan jauh sambil membawa sampah atau membakarnya di dekat rumah bukanlah pilihan moral, melainkan pilihan logistik yang sangat manusiawi. Ketika pilihan yang benar dibuat sulit, sedangkan pilihan yang salah menjadi satu-satunya yang praktis, maka bukan karakter warga yang perlu dipertanyakan, melainkan desain sistemnya.
Lebih jauh, pembakaran sampah secara terbuka bukan sekadar persoalan estetika kota. Asap dari pembakaran sampah rumah tangga menghasilkan berbagai gas berbahaya, seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida, yang mencemari udara. Partikel halus yang dilepaskan dapat memicu gangguan pernapasan, asma, bronkitis, bahkan berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker dalam jangka panjang. Anak-anak yang bermain di sekitar lokasi pembakaran termasuk kelompok yang paling rentan terpapar zat-zat beracun tersebut. Ini adalah krisis kesehatan yang diam-diam sedang tumbuh di tengah permukiman warga Kota Jambi.
Transformasi yang Butuh Kesiapan Menyeluruh
Tidak ada yang salah dengan ambisi Pemerintah Kota Jambi untuk membenahi sistem persampahan. Kota dengan volume sampah sekitar 600 ton per hari memang membutuhkan perombakan yang serius, bukan sekadar tambal sulam. Program OPBM, armada pengangkut berbasis digital, hingga target meraih predikat Adipura 2026 merupakan visi yang patut diapresiasi.
Namun, visi yang baik tetap membutuhkan eksekusi yang matang. Merobohkan TPS tanpa memastikan sistem penggantinya telah berjalan ibarat menutup jalan tanpa menyiapkan jalur alternatif. Warga yang kebingungan tidak bisa terus diminta bersabar tanpa adanya kepastian. Di sisi lain, ketika dana darurat bencana senilai miliaran rupiah digunakan untuk membangun depo sampah dalam situasi yang belum berstatus tanggap darurat, pertanyaan mengenai akuntabilitas anggaran menjadi hal yang wajar muncul dari publik.
Transformasi tata kelola persampahan yang sejati bukan hanya soal menghapus TPS dari peta kota. Transformasi tersebut harus menyentuh kesiapan infrastruktur secara menyeluruh, memastikan warga tidak terbengkalai di tengah proses peralihan, serta membuka ruang dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat sebelum kebijakan besar dieksekusi di lapangan.
