Oleh : Putri Monalisa
Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Seorang bupati mengunggah video sambutan di Instagram Reels dengan filter kekinian. Komentar membanjir, ribuan tanda suka, dan trending di beranda warganet lokal.
Tapi di hari yang sama, warga di kecamatan ujung masih antre berjam-jam hanya untuk mengurus surat keterangan domisili. Di sinilah paradoks kepemimpinan digital kita bermula ramai di layar, sunyi di lapangan.
Era digitalisasi pemerintahan bukan lagi wacana. Sejak pandemi Covid-19 memaksa hampir seluruh layanan publik bermigrasi ke platform online, para kepala daerah berlomba-lomba mendeklarasikan diri sebagai “pemimpin melek teknologi”.
Aplikasi pengaduan warga bermunculan, website dinas dirombak, bahkan beberapa daerah mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk pemetaan data kemiskinan.
Namun pertanyaannya bukan soal ada atau tidaknya teknologi itu – melainkan apakah pemimpinnya benar-benar memahami ruh dari transformasi tersebut.
Ketika Digital Hanya Jadi Kosmetik
Masalah terbesar kepemimpinan digital di Indonesia hari ini bukan soal infrastruktur – meski itu tetap penting – melainkan soal mentalitas birokrasi yang belum ikut bertransformasi.
Teknologi datang, tapi budaya kerja lama tetap dipertahankan. Sebuah laporan dari Kementerian PANRB pada 2024 mencatat bahwa indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sejumlah daerah memang naik secara administratif, namun kepuasan masyarakat terhadap layanan publik justru stagnan. Angka ini bicara banyak: digitalisasi tanpa perubahan kultur hanyalah ganti baju, bukan ganti cara berpikir.
