Ambil contoh sederhana. Di beberapa kabupaten, warga diminta mengunggah berkas melalui portal daring untuk mengurus izin usaha. Tapi ketika dokumen sudah terkirim, proses selanjutnya tetap menunggu verifikasi manual yang bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Teknologinya ada, tapi alur kerjanya tidak berubah. Pemimpin yang sejati di era ini bukan yang paling jago bikin konten, tapi yang mampu mendorong institusinya agar benar-benar bekerja dengan logika digital – cepat, transparan, dan berorientasi pada pengguna.
Tantangan yang Sebenarnya
Ada tiga hambatan nyata yang dihadapi kepala daerah dalam mewujudkan kepemimpinan digital yang substantif. Pertama, kesenjangan kompetensi SDM aparatur. Tidak semua ASN di daerah memiliki literasi digital yang memadai, sementara anggaran pelatihan sering kali menjadi pos pertama yang dipangkas ketika APBD defisit.
Kedua, resistensi internal birokrasi. Digitalisasi secara tidak langsung mengancam zona nyaman sejumlah oknum yang selama ini memanfaatkan celah manual untuk kepentingan pribadi.
Ketiga, tekanan politik jangka pendek. Pemimpin daerah kerap lebih fokus pada proyek yang “kelihatan” – gedung baru, jalan mulus, event besar – ketimbang investasi digital yang hasilnya baru terasa dua hingga tiga tahun ke depan.
Hambatan-hambatan ini bukan alasan untuk diam. Justru di sinilah karakter kepemimpinan diuji. Pemimpin yang adaptif, dalam kerangka teori kepemimpinan situasional, adalah mereka yang mampu membaca konteks dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya – termasuk saat konteksnya adalah perubahan teknologi yang bergerak lebih cepat dari kemampuan adaptasi birokrasi.
