Oleh: Dede Fakhrul Ferdika
Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Selama ini kalau orang luar mendengar kata “Jambi”, gambar pertama yang muncul hampir pasti sama: jalan provinsi yang rusak, antrean truk batubara yang panjang, dan debu. Wajar, karena itu yang paling terlihat setiap hari. Tapi menyedihkan kalau satu-satunya cerita tentang Jambi berhenti sampai di situ. Padahal Jambi punya modal besar yang belum kita jual dengan bangga. Kita punya Sungai Batanghari yang dulu jadi jalur peradaban, kita punya Candi Muaro Jambi yang luasnya mengalahkan Borobudur, kita punya Danau Kerinci dan Gunung Kerinci yang jadi kebanggaan nasional, kita punya kopi Kerinci yang sudah mendunia, dan kita punya budaya Melayu yang halus dan beradab. Semua itu tenggelam oleh satu narasi: Jambi = lintasan tambang.
Masalahnya bukan pada tambang itu sendiri. Sektor itu memang menyumbang besar ke PAD. Masalahnya adalah ketika ekonomi kita terlalu bergantung pada satu tiang. Ketika harga batubara turun, ketika jalan rusak, ketika konflik lahan muncul, maka yang paling dulu terpukul adalah rakyat kecil dan UMKM. Etika dalam pemerintahan menuntut kita berpikir jangka panjang. Pemerintah harus berani diversifikasi. Pariwisata, pertanian organik, kopi, ekowisata, dan ekonomi kreatif anak muda harus dinaikkan kelasnya. Jangan sampai anak Jambi hanya punya dua pilihan hidup: jadi supir truk atau merantau ke luar daerah. Padahal kalau Candi Muaro Jambi dibenahi akses dan promonya, kalau Danau Kerinci dikelola dengan prinsip ekowisata, maka satu wisatawan yang datang bisa menghidupi puluhan keluarga di sekitarnya.
