Selain itu, good governance di Jambi harus diukur dari seberapa terbuka pemerintah pada rakyatnya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Rakyat berhak tahu kemana anggaran dipakai, bagaimana proyek dikerjakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis. Kita juga butuh ruang lebih besar untuk anak muda. Lihat saja di media sosial, banyak anak Jambi yang kreatif jualan, bikin konten, dan punya ide. Tapi mereka sering merasa harus “sukses di Jakarta dulu” baru dianggap. Padahal kalau difasilitasi internet, pelatihan, dan akses modal sejak di daerah, mereka bisa membangun Jambi dari dalam.
Sudah saatnya kita berhenti menerima cap negatif sebagai hal biasa. Jambi bukan provinsi transit. Jambi adalah rumah dengan sejarah panjang dan potensi besar. Kuncinya ada pada tiga hal: kebijakan yang adil, anggaran yang transparan, dan pejabat yang berintegritas. Kalau tiga itu jalan, maka 10 tahun dari sekarang orang akan ingat Jambi bukan karena macetnya, tapi karena budayanya, alamnya, dan manusianya. Pertanyaannya sekarang: kita mau terus diam, atau mulai bersuara dan bergerak untuk Jambi yang ceritanya lebih layak dibanggakan?
