Selain itu, Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jambi. Daerah yang selama ini bergantung pada sektor primer membutuhkan lompatan kualitas SDM agar tidak terus terjebak dalam ekonomi berbasis ekstraksi. Pendidikan intervensi seperti Sekolah Rakyat membuka peluang lahirnya generasi baru yang lebih adaptif, terampil, dan berdaya saing.
Bagaimana Risiko Ketidaksiapan Daerah?
Namun, kritik juga muncul terkait kesiapan daerah dalam mengimplementasikan Sekolah Rakyat. Infrastruktur pendidikan di Jambi dan Bungo masih menghadapi keterbatasan, mulai dari ketersediaan guru berkualitas, tenaga pendamping, hingga fasilitas pendukung. Tanpa dukungan SDM yang memadai, Sekolah Rakyat dikhawatirkan hanya menjadi bangunan fisik tanpa kualitas pembelajaran yang optimal.
Kekhawatiran lain adalah potensi tumpang tindih dengan sekolah negeri yang sudah ada. Jika Sekolah Rakyat tidak dirancang terintegrasi dengan sistem pendidikan daerah, dikhawatirkan justru melemahkan sekolah umum yang selama ini juga berjuang meningkatkan mutu. Alih-alih memperkuat ekosistem pendidikan, kebijakan ini bisa menciptakan dualisme sistem yang tidak sehat.
Di tingkat lokal, muncul pula kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi proyek simbolik, terutama jika penentuan lokasi dan peserta tidak transparan. Di daerah seperti Bungo, di mana akses dan pengawasan publik masih terbatas, risiko politisasi dan ketidaktepatan sasaran tidak bisa diabaikan.
Tantangan Spesifik Jambi dan Bungo
Implementasi Sekolah Rakyat di Jambi dan Bungo menghadapi tantangan khas daerah, seperti sebaran penduduk yang tidak merata, kondisi geografis yang luas, serta keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Tanpa koordinasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, program ini berpotensi berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.
