Selain itu, pembiayaan Sekolah Rakyat yang besar dan berkelanjutan menjadi pertanyaan serius di tengah keterbatasan anggaran negara. Pembangunan fasilitas, asrama, gaji tenaga pendidik, hingga biaya operasional harian membutuhkan komitmen fiskal jangka panjang. Tanpa pengelolaan yang efisien, program ini berisiko menjadi beban APBN tanpa hasil yang sepadan.
Kritik lainnya juga menyasar pada efektivitas. Sebagian pihak menilai bahwa memperbaiki kualitas sekolah umum dan memperluas bantuan sosial pendidikan seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah akan lebih efisien dibandingkan membangun sistem baru yang terpisah.
Gagasan Besar Butuh Eksekusi Presisi
Di antara pro dan kontra, Sekolah Rakyat sejatinya adalah gagasan besar yang lahir dari niat baik. Namun, sejarah kebijakan publik menunjukkan bahwa niat baik tidak selalu berujung pada hasil baik jika eksekusinya lemah.
Keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pengajar, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta sistem evaluasi yang transparan. Tanpa itu, program ini berpotensi menjadi simbol politik, bukan solusi nyata.
Relevan dengan Realitas Jambi dan Bungo?
Pendukung Sekolah Rakyat di Jambi dan Bungo menilai program ini sangat kontekstual dengan kondisi daerah. Masih banyak anak dari keluarga miskin, terutama di kawasan pedalaman, daerah aliran sungai, dan wilayah perkebunan, yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Jarak sekolah yang jauh, biaya transportasi, serta tekanan ekonomi keluarga sering kali membuat anak-anak putus sekolah sejak dini.
Dalam konteks di Kabupaten Bungo, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga buruh kebun, petani kecil, dan masyarakat pinggiran hutan. Dengan sistem berasrama dan pembiayaan penuh oleh negara, anak-anak tidak lagi dibatasi oleh faktor jarak dan biaya. Negara hadir langsung menjemput kelompok yang selama ini tertinggal dari arus pembangunan.
