Selain itu, keberhasilan Sekolah Rakyat di daerah sangat bergantung pada pelibatan masyarakat lokal. Tanpa pendekatan kultural yang tepat, ada risiko resistensi dari orang tua yang belum sepenuhnya memahami manfaat pendidikan berasrama bagi anak-anak mereka.
Ujian Kebijakan di Tingkat Lokal
Sekolah Rakyat di Jambi dan Kabupaten Bungo adalah ujian nyata apakah kebijakan nasional mampu menjawab persoalan lokal secara presisi. Program ini memiliki potensi besar menjadi jalan keluar bagi anak-anak miskin ekstrem, tetapi juga berisiko gagal jika tidak diiringi kesiapan daerah dan pengawasan publik yang kuat.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek pusat, melainkan sebagai upaya kolaboratif yang harus disesuaikan dengan karakter daerah. Jika berhasil, Jambi dan Bungo bisa menjadi contoh bagaimana pendidikan menjadi alat transformasi sosial. Jika gagal, ia akan menjadi catatan penting bahwa kebijakan besar tanpa eksekusi yang sensitif terhadap konteks lokal hanya akan menambah daftar masalah baru.
Penutup
Sekolah Rakyat adalah cermin dari pilihan ideologis pemerintahan Prabowo Subianto: negara harus hadir secara aktif, bahkan intervensif, untuk melindungi rakyat paling lemah. Apakah kebijakan ini akan dikenang sebagai terobosan keadilan sosial atau eksperimen mahal yang gagal, jawabannya tidak terletak pada konsep, melainkan pada konsistensi dan kualitas pelaksanaannya.
Dalam demokrasi yang sehat, mendukung kebijakan bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Justru kritiklah yang memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar menjadi milik rakyat, bukan sekadar jargon kekuasaan.
