SIDAKPOST.ID, BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo terus mengejar penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus mengatur pemanfaatan ruang di daerah.
Kepala Bidang Perencanaan Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo, Yeni Deriyanti mengatakan proses pengurusan RTRW kini masih berjalan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut Yeni, sejumlah tahapan sebelumnya, termasuk persetujuan lintas sektoral, telah dilalui. Saat ini proses memasuki tahap pembahasan substansi di Kementerian ATR/BPN. Untuk perda RTRW yang lama masih berlaku, sebelum revisi RTRW terbaru selesai.
“Untuk RTRW sekarang masih dalam pengurusan di Kementerian ATR/BPN. Setelah selesai, baru akan dibahas di DPRD Bungo untuk dijadikan Peraturan Daerah. Insya Allah tahun ini akan tuntas,” ujar Yeni saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/9/2026).
Ia mengatakan penyelesaian RTRW penting untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang. Sebab, arah pembangunan daerah harus memiliki dasar tata ruang yang jelas.
RTRW nantinya menjadi acuan dalam menentukan kawasan permukiman, pusat kegiatan, pembangunan infrastruktur, kawasan lindung hingga pengembangan ekonomi. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Bungo diharapkan berjalan lebih terarah dan sesuai ketentuan.
Yeni mengatakan Dinas PUPR terus mengikuti setiap tahapan yang diperlukan agar target penyelesaian RTRW pada 2026 dapat tercapai.
“Kita berharap penyelesaian RTRW dapat memberikan kepastian dalam penataan ruang sekaligus menjadi dasar bagi pembangunan Kabupaten Bungo ke depan,” katanya.
