SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Situasi di negara bagian Rakhine Myanmar yang hingga hari ini masih diwarnai tindak kekerasan Militer Myanmar terhadap warga sipil Rohingya. sebagaimana dilansir oleh berbagai media telah menyebabkan ratusan warga sipil kehilangan nyawa dan terpaksa mengungsi.
Hal ini mengundang keprihatinan Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Katanya dalam hal ini semua element harus fokus bersinergi.
“Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak Militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar,” kata Sukamta.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini, kondisi saat saat ini harus segera direspon negara-negara ASEAN dengan menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil yang berjatuhan semakin banyak.
Jika merunut kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Militer Myanmar pada tahun 60-an dengan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya, menurut Sukamta tindak kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun ini bisa dikategorikan pembersihan etnis (ethnic cleansing), ini jelas masuk pelanggaran HAM berat.
“Karenanya harus ada tindakan sesegera mungkin, kondisi saat ini sudah darurat kemanusiaan. Jika tidak ada desakan yang kuat dari dunia internasional, korban jiwa akan semakin banyak”, jelas Sukamta.
Lebih lanjut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap Indonesia yang selama juga cukup didengar oleh Pemerintah Myanmar untuk bisa memainkan peran yang lebih besar dengan secara langsung menyodorkan solusi yang lebih strategis. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman suku dan agama, bisa ditularkan kepada Myamnar.
