Gandeng Pemkab dan Kejari, BPJS Ketenagakerjaan Bungo Monev Jamsostek Sektor Konstruksi

Gandeng Pemkab dan Kejari, BPJS Ketenagakerjaan Bungo Monev Jamsostek Sektor Konstruksi. Foto : Julian

SIDAKPOST.ID, BUNGO – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo bersama Pemerintah Kabupaten Bungo melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor konstruksi, Kamis (18/6/2026).

Acara berlangsung di Ballroom Amaris Hotel Muara Bungo mengusung misi besar, yaitu mewujudkan perlindungan pekerja konstruksi menuju proyek yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Acara ini dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Syofian Ma’as, S.P, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Bungo, Ivan Damarwulan, S.H., M.H., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, Ahmad Bisyri.

Baca Juga :  Peringati May Day 2026, BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo Bagi Sembako dan Santunan

Dalam keterangannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Bungo, Ahmad Bisyri, mengatakan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan bagi seluruh pekerja khsusus nya sektor jasa konstruksi yang memiliki risiko kerja tinggi.

Sebagai evaluasi, Bisyri membeberkan data capaian tahun 2025. Dari total 172 proyek yang berjalan di Kabupaten Bungo, baru 117 proyek yang pekerjanya terdaftar resmi di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, persentase kepatuhan baru menyentuh angka 68 persen.

Baca Juga :  Pendataan Tenaga Non ASN di Bungo Akan Diumumkan 15 Oktober 2022

” Masih ada kurang lebih 55 proyek yang belum terdaftar, dan ini menjadi fokus utama kita saat ini. Harapannya, tidak ada lagi proyek yang luput. Semua pekerja yang terlibat wajib terdaftar demi mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial mereka,”ujar Bisyri.

Lanjut Bisyri, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Bungo. Ia juga mengajak, agar seluruh OPD yang memiliki agenda proyek fisik aktif mengawasi pemenang tender.