OPD harus memastikan para kontraktor atau vendor telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebelum proyek dimulai, baik untuk skala besar maupun kecil. Perlindungan ini dinilai vital agar para pekerja dapat berkegiatan dengan rasa aman, tenang, dan lebih produktif.
” Landasan hukumnya sudah sangat jelas, mulai dari Undang-Undang hingga turunannya pada Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial. Salah satu poin utamanya mewajibkan vendor proyek konstruksi patuh. Oleh karena itu, edukasi dan ketegasan ini harus dimulai dari lingkungan OPD sendiri,” tambahnya.
Di sisi penegakan hukum, Kasi Datun Kejari Bungo, Ivan Damarwulan, S.H., M.H., menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan pendampingan hukum, pengawasan, hingga tindakan penertiban bagi perusahaan jasa konstruksi yang belum memenuhi kewajiban perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya.
Ivan mengatakan, kehadiran Kejaksaan dalam forum Monev ini menjadi bukti keseriusan negara dalam mengawal kepatuhan badan usaha, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang Datun.
” kami siap mengawal kepatuhan dan memastikan hak-hak pekerja tidak diabaikan dan mereka benar-benar terlindungi dari segala risiko kecelakaan kerja,”tegas Ivan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Staf Ahli Bupati, Syofian Ma’as, menyambut baik dan mendukung penuh inisiasi Monev yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Syofian menekankan agar seluruh pemberi kerja khususnya di sektor konstruksi harus patuh, dan tidak lagi main-main dengan keselamatan pekerjanya.
” kepatuhan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, merupakan sebuah tanggung jawab moral kemanusiaan untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarga nya,”tutup Syofian. (jul)
