SIDAKPOST.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyambut baik dan siap mendukung program nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga SMA guna mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata di Provinsi Jambi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat menghadiri Pembukaan Deklarasi Bersama dan Sinergi Lintas Sektor Akselerasi Indeks SPM Guna Mewujudkan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi yang berlangsung di Aston Hotel Jambi, Kamis (18/6/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI Gatot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi tingkat provinsi maupun Kota Jambi, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan serta revitalisasi fasilitas pendidikan di Jambi.
“Dukungan dana dan program ini sangat membantu sekolah-sekolah di daerah kami. Pembangunan fisik dan pengadaan peralatan yang dihadirkan tidak mungkin kami tangani sendiri karena membutuhkan biaya yang besar,” ujar Al Haris.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pengelolaan dan pengawalan pelaksanaan program pendidikan oleh aparatur yang memahami aspek teknis pembangunan. Menurutnya, aparat pengawas maupun penegak hukum perlu memberikan ruang yang proporsional bagi pengelola sekolah agar tidak terjadi kriminalisasi akibat keterbatasan kemampuan teknis.
“Kepada BPK dan instansi terkait, kami harap ada pemahaman dan pendekatan yang bijak ketika menilai pelaksanaan proyek di sekolah,” katanya.
Selain itu, Al Haris mengangkat persoalan keberlangsungan tenaga pendidik yang berasal dari desa maupun yang belum masuk dalam database kepegawaian formal. Menurutnya, keberadaan mereka sangat penting bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di daerah.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jambi berkomitmen mempertahankan guru-guru tersebut karena peran mereka sangat krusial dalam mendidik anak-anak di berbagai wilayah.
“Kami tidak mungkin memberhentikan guru-guru yang selama ini mengabdi. Sekolah-sekolah tetap membutuhkan mereka untuk memegang mata pelajaran dan kelas. Kami berharap Menteri dan Menpan dapat mencari jalan keluar agar para guru ini merasa nyaman dan aman menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Dalam sesi wawancara dengan media, Gubernur Al Haris menyatakan pihaknya menyambut baik arahan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Pendidikan Nonformal terkait pembangunan sinergi antarsatuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga pendidikan nonformal dan penelitian.
“Tujuan sinergi ini adalah memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah sehingga standar pendidikan dapat merata di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diminta aktif mendukung serta mengawal pelaksanaan berbagai program pusat, seperti revitalisasi sekolah, penguatan literasi, pembangunan sekolah baru, hingga penyediaan ruang belajar tambahan melalui sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, dan sekolah transisi.
Menurut Al Haris, pemerintah pusat juga berencana membangun dua sekolah terintegrasi di Provinsi Jambi, masing-masing di Kabupaten Tebo dan Kota Jambi. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi siswa berprestasi.
“Daerah diminta menyiapkan lahan dan infrastruktur dasar agar pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI, Gatot Suharwoto, menegaskan pentingnya penguatan kemampuan berpikir komputasi serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurutnya, berpikir komputasi merupakan fondasi logika yang harus dimiliki peserta didik sejak dini.
“Namanya berpikir komputasi, jadi anak-anak itu logiknya jalan. Supaya apa? Tidak banyak masyarakat kita yang sampai sekarang masih ada yang mudah ditipu karena tidak terlatih berpikir kritis,” ujarnya.
Gatot menambahkan, pola pikir instan dan keinginan memperoleh hasil tanpa proses membuat sebagian masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk penipuan. Karena itu, pendidikan harus mampu membentuk karakter yang kritis, logis, dan mampu mengambil keputusan secara rasional.
Ia juga menyoroti perubahan budaya belajar yang cenderung mengutamakan kecepatan dan hasil instan. Menurutnya, seluruh proses pendidikan membutuhkan tahapan yang berkelanjutan.
“Setelah bumi dan langit ini saja ada prosesnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa sejak 2025 pemerintah mulai menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jalur pendidikan nonformal. Kebijakan ini hadir untuk memastikan capaian pembelajaran peserta didik dapat terukur secara objektif.
“Sebelumnya tidak ada tes, saya tidak kebayang. Sekolah tidak ada tes, tidak ada ujian. Semua anak lulus,” katanya.
Ia menegaskan bahwa TKA bukan satu-satunya penentu kelulusan, namun berfungsi sebagai alat validasi kemampuan akademik peserta didik, terutama saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Di perguruan tinggi, TKA sudah dimasukkan sebagai validator rapor,” jelasnya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap lembaga pendidikan nonformal dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat sistem evaluasi, serta menanamkan kemampuan berpikir kritis dan akademik yang memadai kepada peserta didik.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris bersama Bunda PAUD se-Provinsi Jambi serta para bupati dan wali kota menandatangani Deklarasi Bersama dan Sinergi Lintas Sektor Akselerasi Indeks SPM Guna Mewujudkan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Jambi. (Ais)
