Bang Jeck
Opini  

Menguatkan Tata Kelola untuk Masa Depan Jambi: Memperkuat Fondasi, Menyiapkan Lompatan

Pakar Ekonomi Jambi Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. Foto: Diskominfo Provinsi Jambi

Tata Kelola sebagai Kunci Transformasi

Transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa dukungan tata kelola pemerintahan yang kuat. Tata kelola yang baik akan menciptakan kepastian, meningkatkan efisiensi, serta mendorong kepercayaan investor.

Reformasi birokrasi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Perizinan harus dipercepat, regulasi harus konsisten, dan pelayanan publik perlu ditingkatkan. Digitalisasi pemerintahan juga harus diperkuat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Tanpa perbaikan tata kelola, potensi ekonomi yang besar tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Tata kelola adalah jembatan antara potensi dan hasil nyata.

Baca Juga :  Terima kasih, Rakyat Jambi

Menoleh Keluar, Mengandalkan Investasi

Di tengah keterbatasan fiskal, Jambi perlu mulai menoleh keluar dengan menjadikan investasi sebagai motor pertumbuhan baru.

Investasi berperan penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan nilai tambah, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, menarik investor tidak cukup hanya dengan menawarkan potensi.

Investor membutuhkan kepastian regulasi, dukungan infrastruktur, serta iklim usaha yang kondusif. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif.

Selain itu, strategi investasi perlu lebih terarah, termasuk melalui pengembangan kawasan industri dan sektor unggulan. Tanpa investasi, transformasi ekonomi akan berjalan sangat lambat.

Baca Juga :  Opini Musri Nauli : Gaspoll Kemenangan Al Haris-Sani

Perbaikan Arah Belanja dan Perencanaan

Pemerintah daerah juga perlu membenahi arah belanja dan perencanaan pembangunan. Anggaran harus difokuskan pada sektor produktif yang memiliki efek pengganda ekonomi.

Pembangunan infrastruktur ekonomi, pendidikan vokasi, serta penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Perencanaan juga harus berbasis potensi lokal dan terintegrasi antar sektor.

Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan akan berjalan parsial dan kurang efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan. Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi hal yang sangat penting.