Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Pakar Ekonomi Jambi | Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi
Secara makro, kinerja ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan tren yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, ekonomi Jambi tumbuh sekitar 4,93 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat mencapai Rp349,66 triliun dengan pendapatan per kapita sekitar Rp92,79 juta.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga telah berada pada angka 75,13, sementara tingkat kemiskinan relatif terkendali di kisaran 6,89 persen. Data ini menunjukkan bahwa Jambi tidak berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, bahkan memiliki fondasi yang cukup untuk berkembang (BPS Provinsi Jambi, 2025).
Namun demikian, stabilitas ini perlu dibaca secara hati-hati. Kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang mandiri. Stabilitas yang ada saat ini masih lebih banyak ditopang oleh faktor eksternal, bukan oleh struktur ekonomi internal yang kuat dan berkelanjutan.
Stabilitas yang Belum Mencerminkan Kemandirian
Salah satu persoalan krusial adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Sekitar 79 persen pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat, sebagaimana tercermin dalam Kajian Fiskal Regional Kementerian Keuangan.
Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan cenderung bergantung pada arah kebijakan nasional. Pemerintah daerah memang tetap dapat menjalankan program pembangunan, namun belum memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan arah strategis secara mandiri.
Ketergantungan ini juga berpotensi menghambat inovasi kebijakan. Daerah cenderung lebih fokus pada penyesuaian dibandingkan menciptakan terobosan baru. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menahan laju transformasi ekonomi.
