Dari perspektif ilmu sosial, setiap kebijakan juga akan berhadapan dengan karakter masyarakat yang sangat beragam. Tidak semua masyarakat langsung menerima perubahan. Ada yang mendukung, ada yang ragu, bahkan ada yang menolak karena merasa kebijakan tersebut mengganggu kebiasaan yang telah berlangsung lama. Keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat.
Sebagai contoh, pemerintah dapat menyediakan tempat sampah terpilah di berbagai lokasi. Namun jika masyarakat belum memiliki kebiasaan memilah sampah dari rumah, maka fasilitas tersebut tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Persoalannya bukan pada desain kebijakan, melainkan pada perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan waktu lebih panjang.
Hal yang sama terjadi pada digitalisasi pelayanan publik. Banyak instansi telah menyediakan aplikasi pelayanan secara online. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang lebih nyaman datang langsung ke kantor karena belum terbiasa menggunakan layanan digital. Sebaliknya, ada pula aparatur yang belum sepenuhnya menguasai sistem baru sehingga pelayanan tetap berjalan lambat. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan harus diikuti oleh transformasi sumber daya manusia.
Dalam ilmu politik juga dikenal bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu melahirkan gagasan yang baik, tetapi juga harus mampu memastikan seluruh organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Kepemimpinan yang kuat akan membangun koordinasi, memberikan motivasi kepada aparatur, menyelesaikan hambatan, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
