Dalam pandangan ilmu kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan yang paling menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Sebuah program yang dirancang dengan sangat baik dapat gagal jika pelaksanaannya tidak didukung oleh sumber daya, koordinasi, komunikasi, maupun pengawasan yang memadai. Sebaliknya, kebijakan yang sederhana justru dapat berhasil apabila implementasinya dilakukan secara konsisten.
Salah satu penyebab kegagalan implementasi adalah kurangnya pemahaman para pelaksana. Tidak semua aparatur memahami tujuan kebijakan secara utuh. Ada yang hanya menjalankan prosedur administratif tanpa mengetahui mengapa kebijakan tersebut dibuat. Akibatnya, pelayanan menjadi kaku dan hanya berorientasi pada pemenuhan aturan, bukan pada penyelesaian masalah masyarakat.
Faktor berikutnya adalah komunikasi yang kurang efektif. Tidak sedikit kebijakan yang sebenarnya baik, tetapi kurang tersosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya, tidak mengetahui cara mengakses program pemerintah, atau bahkan memiliki persepsi yang keliru terhadap tujuan kebijakan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kegagalan sering kali bukan disebabkan oleh substansi kebijakannya, melainkan oleh lemahnya penyampaian informasi.
Masalah lain yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya. Sebuah program dapat memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi apabila jumlah pegawai terbatas, anggaran tidak mencukupi, fasilitas kurang memadai, atau teknologi belum siap, maka pelaksanaannya tentu akan menghadapi banyak kendala. Kebijakan yang baik membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan secara efektif.
