Jika Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wakil Presiden Baru

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Jika pengunduran diri tersebut resmi dilakukan, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong akan mengikuti mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dilansir dari NU Online, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB di Kompleks Parlemen, Jakarta. Namun, informasi tersebut disampaikan Habiburokhman sebagai kabar yang didengarnya.

Kabar tersebut muncul setelah Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar tersebut kepada sejumlah media.

Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Mekanisme tersebut juga diperjelas dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

Dalam aturan itu, presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Selanjutnya, kedua calon harus menyampaikan pernyataan kesediaan mengikuti pencalonan di hadapan sidang paripurna MPR sebelum proses pemilihan berlangsung.