DPR dan Pemerintah Sepakat Perjuangkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Kabar baik bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pimpinan DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati langkah memperjuangkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Selain itu, PPPK penuh waktu juga berpeluang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, saat menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK Paruh Waktu dan Non-ASN Guru di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dilansir dari laman resmi DPR RI, Bahtra menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan Pemerintah atas kesepakatan tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari perjuangan DPR dalam mengawal aspirasi tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.

“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembebanan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari perjuangan Komisi II DPR RI untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi para tenaga PPPK.

“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.