DPR dan Pemerintah Sepakat Perjuangkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

Meski demikian, Bahtra menyebut tindak lanjut kesepakatan tersebut masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum pengaturan lebih lanjut.

Ia berharap aturan tersebut segera diterbitkan sehingga harapan para tenaga PPPK dapat direalisasikan.

“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra. (sum)