Jika Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wakil Presiden Baru

MPR kemudian memilih satu di antara dua calon tersebut berdasarkan perolehan suara terbanyak. Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemungutan suara akan diulang satu kali.

Jika hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, presiden berwenang menentukan salah satu calon untuk mengisi jabatan wakil presiden.

Wakil presiden terpilih selanjutnya dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Penetapan wakil presiden pengganti dilakukan melalui Ketetapan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 49 UU MD3.

Hak Keuangan dan Fasilitas Mantan Wakil Presiden

Selain mekanisme pengisian jabatan, pengunduran diri Gibran juga memunculkan pembahasan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima mantan wakil presiden.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mantan wakil presiden berhak memperoleh pensiun pokok seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Dengan mengacu pada gaji pokok wakil presiden sebesar Rp20.160.000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, besaran pensiun pokoknya mencapai Rp20.160.000 per bulan.

Selain pensiun pokok, terdapat tunjangan keluarga berupa tunjangan pasangan sebesar 10 persen dari pensiun pokok. Sementara tunjangan anak sebesar 2 persen untuk setiap anak, dengan ketentuan maksimal dua anak yang memenuhi persyaratan.

Fasilitas lainnya meliputi pelayanan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya, pembiayaan kebutuhan rumah tangga tertentu, satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta satu unit kendaraan dengan pengemudi.