Implikasi Kebijakan
KVDFD tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga dasar koreksi kebijakan. Perbaikan fiskal tidak harus disruptif, tetapi berbasis penyesuaian bertahap sesuai hasil validasi.
Misalnya, mekanisme transfer perlu mencerminkan kebutuhan riil daerah dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah harus diperkuat.
Di sisi belanja, fokus tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas, apakah anggaran meningkatkan kinerja layanan publik.
Penguatan kemandirian fiskal tetap penting, tetapi harus realistis sesuai kapasitas ekonomi masing-masing daerah.
Dengan KVDFD, agenda ke depan dalam kerangka UU HKPD tidak lagi sekadar menata anggaran, tetapi memastikan desain hubungan fiskal diuji, tervalidasi dan diselaraskan kembali.
Pergeseran dari penataan menuju koreksi desain bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan sistemik yang mendesak.
Reformasi fiskal daerah membutuhkan lebih dari kepatuhan administratif. Tanpa koreksi desain fiskal, anggaran yang tertata tetap belum menjawab kebutuhan publik secara efektif.
KVDFD menawarkan kerangka sistematis untuk menguji, menilai dan menyesuaikan desain fiskal agar selaras dengan fungsi dan kapasitas daerah.
Dengan pendekatan ini, penataan fiskal tidak berhenti pada prosedur, tetapi membentuk fondasi struktural yang kokoh untuk pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif dan berkelanjutan.
Desain fiskal yang tervalidasi adalah kunci agar UU HKPD dapat benar-benar menjadi instrumen reformasi yang efektif bagi daerah.
