Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP
Akademisi UIN STS Jambi
Tulisan sebelumnya menyoroti perlunya menimbang kembali desain fiskal dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Tulisan ini membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih mendasar. Penataan fiskal daerah memang telah memperkuat disiplin dan keteraturan anggaran, namun penataan semata tidak cukup apabila tidak disertai koreksi terhadap desain fiskal yang mendasarinya.
Tanpa koreksi tersebut, intervensi kebijakan berisiko berhenti pada perbaikan administratif, tanpa menyentuh kapasitas adaptif struktur fiskal dalam menopang fungsi pelayanan publik. Dalam pengertian ini, UU HKPD tidak hanya relevan sebagai kerangka penataan, tetapi juga sebagai desain hubungan fiskal yang perlu diuji konsistensi dan daya tahannya.
Perhatian publik terhadap keuangan daerah sering berfokus pada disiplin dan keteraturan anggaran. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) menjadi kerangka hukum untuk menata aliran fiskal tersebut.
Namun, penataan semata tidak cukup. Tanpa koreksi pada desain fiskal, reformasi fiskal berisiko berhenti pada kepatuhan administratif, tanpa meningkatkan kapasitas adaptif daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
UU HKPD bukan hanya soal aturan teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga desain hubungan fiskal yang harus diuji konsistensi dan ketahanannya. Pertanyaan kunci adalah, sejauh mana desain fiskal mendukung daerah dalam memenuhi mandat pelayanan publik yang luas, dengan kapasitas fiskal yang tersedia?
