Dalam dunia influencer, ukuran keberhasilan sering kali ditentukan oleh jumlah penonton, likes, komentar, dan engagement. Semakin viral suatu konten, semakin dianggap berhasil. Logika yang sama mulai terlihat dalam dunia politik. Kebijakan yang kompleks dan membutuhkan penjelasan mendalam sering kalah menarik dibandingkan video pendek yang emosional dan mudah dibagikan. Akibatnya, ruang publik lebih banyak dipenuhi simbol dan narasi daripada diskusi kebijakan yang substantif.
Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini menimbulkan tantangan serius. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses yang kompleks. Penyusunan kebijakan memerlukan data, kajian akademik, konsultasi publik, analisis dampak, serta evaluasi berkelanjutan. Namun, karakter media sosial justru mendorong penyederhanaan informasi menjadi potongan-potongan singkat yang mudah dikonsumsi. Akibatnya, masyarakat sering kali lebih mengenal slogan kebijakan daripada memahami isi kebijakan itu sendiri.
Politik yang terlalu berorientasi pada viralitas juga berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai populisme digital. Dalam situasi ini, pejabat publik cenderung mengambil kebijakan yang populer dalam jangka pendek meskipun belum tentu efektif dalam jangka panjang. Kebijakan diukur berdasarkan respons publik hari ini, bukan berdasarkan manfaatnya beberapa tahun ke depan. Padahal tidak semua kebijakan yang baik akan langsung disukai masyarakat.
Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai isu publik. Kebijakan yang membutuhkan pengorbanan atau perubahan perilaku masyarakat sering kali sulit memperoleh dukungan karena kurang menarik secara politik. Sebaliknya, kebijakan yang memberikan efek emosional dan mudah dipromosikan di media sosial cenderung lebih cepat mendapatkan perhatian. Akibatnya, proses pengambilan keputusan berisiko dipengaruhi oleh algoritma media sosial, bukan oleh kebutuhan publik yang sebenarnya.
