Di sinilah pentingnya literasi politik masyarakat. Publik perlu menyadari bahwa jumlah pengikut media sosial bukanlah ukuran kualitas kepemimpinan. Konten yang menarik tidak selalu mencerminkan kebijakan yang baik. Sebaliknya, kebijakan yang baik sering kali memerlukan penjelasan panjang dan tidak selalu menghasilkan jutaan tayangan.
Media massa juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara popularitas dan substansi. Pemberitaan politik seharusnya tidak hanya berfokus pada kontroversi, sensasi, atau aktivitas yang viral. Media perlu mendorong diskusi yang lebih mendalam mengenai kualitas kebijakan, penggunaan anggaran, pelayanan publik, dan dampak nyata dari keputusan pemerintah.
Perguruan tinggi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawal kualitas ruang publik. Politik tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada logika algoritma. Diperlukan ruang-ruang diskusi yang mampu menguji gagasan, mengkritisi kebijakan, dan menghadirkan perspektif yang berbasis data serta kepentingan publik.
Politik memang tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Seorang pemimpin harus mampu menjelaskan kebijakannya kepada masyarakat. Namun komunikasi hanyalah alat, bukan tujuan. Politik tetap harus berorientasi pada penyelesaian masalah publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan negara.
Pertanyaan apakah politik telah menjadi industri influencer sesungguhnya merupakan peringatan bagi demokrasi modern. Ketika popularitas lebih dihargai daripada kapasitas, ketika viralitas lebih penting daripada kualitas kebijakan, dan ketika pencitraan mengalahkan pelayanan publik, maka demokrasi berisiko kehilangan substansinya. Politik boleh belajar dari dunia influencer dalam hal komunikasi, tetapi jangan sampai melupakan hakikat utamanya yaitu mengelola kepentingan publik, bukan sekadar mengumpulkan pengikut.
