SIDAKPOST.ID, BANDA ACEH – Manajer Kemitraan The Aceh Institute, Muazzinah menilai, peran media Siber sangat penting untuk mendorong pemerintah, guna mewujudkan kawasan Tanpa rokok (KTR) di provinsi ujung barat Sumatera tersebut.
Hal itu disampaikannya, saat menjadi narasumber dalam acara Media Briefing, Peran Media Siber Dalam Penegakan KTR yang Komprehensif di Aceh, Selasa (8/3/2022). Acara tersebut, merupakan kerjasama antara The Aceh Institute dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.
Muazzinah menerangkan, saat ini, Aceh telah memiliki regulasi berupa Qanun/Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun, sejauh ini aturan tersebut belum di sosialisasikan secara optimal, dan juga produk turunan berupa Peraturan Gubernur (pergub) sebagai operasionalisasi di lapangan belum ada.
Sebab itu, katanya lagi, media siber harus berperan guna mendorong pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan Qanun itu, agar KTR dapat diwujudkan.
KTR sendiri, katanya lagi, bukan produk hukum yang melarang orang merokok, namun itu adalah bentuk memproteksi warga yang tidak merokok.
Terbentuknya KTR sangat penting guna melindungi perempuan dan anak-anak dari bahaya rokok.
Saat ini saja, kantor pelayanan publik, baik itu milik pemerintah, BUMN dan swasta di Aceh, belum secara konsisten menerapkan aturan tersebut. Karenanya penting bagi semua pihak, terutama media siber untuk mensosialisasikan aturan yang ada, dan kampanye pentingnya KTR di wujudkan.
Acara yang dilangsungkan di Kopi Anda Banda Aceh itu, dihadiri oleh sejumlah pengurus JMSI Aceh, dan juga Project Manager Heru Syahputra, dan bertindak selaku moderator diskusi, Hendro Saky, Ketua JMSI Aceh.
