SIDAKPOST.ID, KERINCI – Di tengah masa transisi kepemimpinan, duet Bupati Monadi dan Wakil Bupati Murison menunjukkan hasil nyata dari komitmen mereka membenahi tata kelola pemerintahan. Kabupaten Kerinci berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Bupati Monadi dalam seremoni resmi yang digelar di Auditorium Sultan Thaha, Jambi, Senin (16/6/2025), dan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat. Sementara itu, Wakil Bupati Murison berhalangan hadir karena agenda penting di daerah.
Opini WTP merupakan bentuk pengakuan tertinggi atas pengelolaan keuangan daerah yang dianggap akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, ini hasil kerja keras semua pihak di Pemkab Kerinci. Terima kasih atas dukungan DPRD, ASN, dan masyarakat. Capaian ini kami persembahkan untuk rakyat Kerinci,” ujar Monadi.
Meskipun tidak hadir dalam acara, Wakil Bupati Murison tetap memberi dukungan penuh dan menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran.
“Sejak awal, kami berdua sepakat bahwa tata kelola yang bersih dan transparan adalah fondasi utama. WTP ini adalah bukti bahwa langkah-langkah pembenahan berjalan ke arah yang benar,” ujar Murison.
Capaian ini menjadi prestasi penting dalam waktu singkat pemerintahan Monadi–Murison yang belum genap satu tahun menjabat. Keduanya telah menekankan pentingnya kedisiplinan anggaran, reformasi birokrasi, dan penguatan sistem pengawasan sejak hari pertama menjabat.
Ketua DPRD Kerinci, Irwandri, turut mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif yang berkontribusi terhadap penguatan pengelolaan keuangan daerah.
“Ini hasil dari kepemimpinan yang fokus dan kolaboratif. Kita ingin tata kelola yang bukan hanya patuh aturan, tapi juga berdampak langsung bagi rakyat,” ujarnya.
Turut hadir dalam penyerahan WTP ini antara lain Sekda Kerinci Zainal Efendi, Inspektur, Kepala BPKPD, Sekwan DPRD, dan jajaran pejabat terkait lainnya.
Bupati Monadi menegaskan, WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan melayani.
“Kami akan terus benahi sistem, tata aset, dan dorong efisiensi anggaran untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ini adalah komitmen kami bersama,” tegasnya. (Sis)
