RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Keputusan, Habiburokhman Paparkan 4 Pilar Utama

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

Habiburokhman menegaskan, mekanisme perampasan aset harus menjadi instrumen pemulihan kerugian, bukan alat untuk menekan pihak tertentu.

Baca Juga :  Komisi IV DPR Tekankan Anggaran 2027 untuk Pangan dan Kelestarian Lingkungan

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Habiburokhman, Politisi Fraksi Partai Gerindra. (sum)