RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Keputusan, Habiburokhman Paparkan 4 Pilar Utama

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.

Seluruh tahapan tersebut dirancang agar pemulihan aset dapat berjalan efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman menegaskan, mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan politik maupun sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memiliki jejak audit permanen.

Baca Juga :  Saniatul Bawa 6000 Unit BSPS ke Provinsi Jambi, untuk Tebo 4600 Unit

Ia menegaskan, pengaturan tersebut penting agar kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Baca Juga :  Wamen Dikdasmen Apresiasi Bungo Pintar, Dr. Mukhlisin: Inovasi Digital Harus Beri Manfaat bagi Anak

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah memberikan kontribusi dalam pembahasan RUU tersebut.

Secara khusus, ia memberikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal proses pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.